Mahasiswa ”takut” pada Dosen
Dosen ”takut” pada Dekan
Dekan ”takut” pada Rektor
Rektor ”takut” pada Menteri
Menteri ”takut” pada Presiden
Presiden ”takut” pada mahasiswa
Sepenggal pepatah yang sering saya dengar ini seakan merupakan rantai makanan yang terbalik. Rantai ini berujung pada anggapan bahwa kekuasaan tertinggi di negara Indonesia lemah dihadapan mahasiswa. Seperti kejadian Mei 1998, presiden Soeharto yang telah memimpin selama lebih dari 30 tahun dipaksa lengser dari tahta kepresidenannya. Semua itu karena kerusuhan yang hebat yang melanda hampir di semua wilayah Indonesia. Kerusuhan tersebut merupakan curahan hati rakyat yang kecewa dan menginginkan adanya angin segar bagi bangsa Indonesia. Pelopor dan pelaku mayoritas kerusuhan ini tidak lain adalah mahasiswa.
Mahasiswa yang merupakan puncak tertinggi status seseorang yang dapat disandang saat menempuh pendidikan formal. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan Poerwadarminta menyatakan bahwa mahasiswa adalah pelajar di perguruan tinggi. Jika mahasiswa merasa tidak mendapat haknya atau ingin menyuarakan aspirasinya agar didengar pemerintah, satu media yang mereka gunakan yaitu demonstrasi. Demontrasi mahasiswa kadang dapat berjalan tertib, tetapi tidak jarang pula dapat berubah menjadi anarki dan sulit dikendalikan. Di kota Solo, titik demonstrasi yang sering dipakai adalah Bundaran Gladag. Mungkin selain dekat dengan Balaikota Solo, Bundaran Gladag merupakan titik strategis karena sebagai titik akhir bagian timur dari jalan Slamet Riyadi, jalan pelopor di Solo.
Tanggal 20 Oktober 2010 merupakan titik tanda bahwa kepemimpinan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono telah menempuh satu tahun. Banyak sekali pihak yang merasa bahwa presiden yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 ini seakan menjadi orang yang lupa pada kewajibannya. Entah mungkin tidak tahu atau tidak tersirat secara jelas saat presiden melakukan tugas-tugasnya sehingga banyak yang beranggapan seperti itu. Memang banyak masalah di negeri ini yang dianggap belum ”disentuh” oleh pasangan pemimpin ini. Kinerja pemerintahan SBY –Boediono dinilai gagal memimpin bangsa Indonesia. Dalam Solopos (edisi Kamis, 21 Oktober 2010: 3) ada delapan poin yang disinyalir sebagai bentuk kegagalan kinerja SBY-Boediono. Delapan poin tersebut antara lain, yaitu gagal menjaga profesionalitas Polri, memberantas korupsi, membangun demokrasi, menegakkan supremasi hukum, memberantas mafia hukum, membentuk kabinet yang berkompeten, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menjaga martabat bangsa Indonesia.
Memperingati satu tahun kepemimpinan SBY–Boediono yang dinilai gagal terjadi gelombang massa di berbagai daerah. Unjuk rasa ribuan orang yang menentang kepemimpinan SBY-Boediono di berbagai tempat diberitakan berakhir ricuh. Satu mahasiswa Jakarta dikabarkan terpaksa ditembak dengan timah panas oleh aparat karena dinilai tidak tertib berdemo. Namun, unjuk rasa di Solo dan sekitarnya berlangsung dengan tertib. Unjuk rasa terjadi di sekitar kampus UMS dan Bundaran Gladag yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan ormas-ormas.
Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap satu tahun kepemimpinan SBY–Boediono. Diisi dengan orasi-orasi dan teatrikal yang menggambarkan pemerintahan SBY–Boediono yang dianggap tidur dan tidak peduli dengan rakyat yang semakin sengsara. Pemerintahan SBY–Boediono tidak bisa menepati janjinya saat kampanye pemilihan presiden setahun yang lalu. Setelah melalui satu dekade kepemimpinan, SBY kembali mencalonkan dirinya sebagai pemimpin bangsa ini karena adanya konflik pribadi dengan pasangannya terdahulu, SBY kemudian menggaet Boediono sebagai pasangannya dalam pilpres 2009. Sedangkan pasangannya terdahulu menjadi lawan yang serius dalam pemilihan presiden tahun lalu.
Dengan memakai jorgan ”Lanjutkan!”, SBY berharap rakyat Indonesia memilihnya kembali sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Masih teringat dengan jelas, SBY melakukan kampenyenya seolah-olah memberikan kebimbangan bagi rakyat. Satu sisi rakyat ingin mencoba pemerintahan baru dan di sisi lain SBY menarik hati rakyat dengan ”ancaman” halus bahwa jika tidak memilihnya maka semua program yang dinilai sukses dan menyenangkan rakyat tidak akan berlanjut. ”Ancaman” halus tersebut akhirnya berhasil. SBY kembali terpilih sebagai penguasa nomor satu republik ini. Namun, setelah satu tahun memimpin bangsa ini, seakan bangsa ini menjadi semakin kritis dari sakit kerasnya dan ”sang dokter” seakan tak peduli dengan semakin lemahnya ”pasien” Indonesia yang sedang sekarat. SBY tidak dapat menjawab persoalan-persoalan negara yang menjadi kontroversi seperti kasus Bank Century, politisasi Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadapi arogansi Malaysia yang main serobot kebudayaan Indonesia, kerusuhan antarsuku, bencana alam di berbagai wilayah, dan lumpur Lapindo yang menjadi bencana nasional yang sampai sekarang belum ditemukan cara penanganannya.
Akankah 4 tahun ke depan nasib bangsa yang makmur maritim dan agrarisnya ini akan tetap seperti ini saja? Tentu kita menginginkan hal demikian terjadi terus menerus. Ketua dan wakil ketua tentu lebih tinggi kedudukan seorang ketua. Begitu juga dengan rakyat dan wakil rakyat, sudah barang tentu rakyatlah yang lebih tinggi wewenangnya. Presiden merupakan wakil rakyat yang merupakan asisten rakyat dalam menata kehidupan para rakyat. Jika seorang pemimpin negeri ini mengecewakan para rakyat maka rakyat akan memaksa pemimpin tersebut turun dari tahta kepresidenan seperti kejadian 12 tahun yang lalu. Jadikan tanggal 20 Oktober sebagai cerminan bahwa jika ingin disegani rakyatnya, seorang pemimpin jangan hanya mengumbar janji-janji manis karena rakyat sangat menantikan dan mengharapkan adanya perwujudan janji tersebut. Semoga Indonesia kita semakin bangkit dan mendapatkan pemimpin serta wakil rakyat yang amanah. Dongeng tak selamanya hanya dongeng. Suatu ketika dongeng juga dapat terjadi dalam kenyataan.
Yuanisak Khoiru Lukisari (Kabiro Iklan LPM Motivasi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar