Partai ibarat lokomotif.. Begitulah kira-kira istilah untuk partai mahasiswa yang membawa aspirasi dan amanah dari mahasiswa. Sebuah tugas mulia dari mahasiswa untuk para polikus kampus. Tugas khusus, tidak sembarang mahasiswa mendapatkannya. Namun, fenomena yang terjadi adalah lokomotif kosong itu keluar dari rel yang telah ditentukan arah dan tujuannya yaitu memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa. Partai mahasiswa, Dewan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga yang memiliki dan diamanahi untuk memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa. Pendidikan politik seperti apakah yang dbutuhkan oleh mahasiswa? Apa hanya dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, ataukah dengan diadakannya pemilu mahasiswa. Tentu tidak hanya itu, tetapi kualitas dan proses pendewasan mahasiswa untuk berpolitik.
Kenyataan yang ada adalah jauhnya kualitas pemilu. Contohnya, pelaksanaan Pemilu mahasiswa kemarin banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yaitu pelanggaran terhadap Juklak dan Juknis Pemilu. Padahal aturan itu dibuat sendiri tapi dilanggar sendiri. Ini tidak meneladani mahasiswa, yang mengetahui dan membuat aturan saja melanggar apalagi yang tidak membuat. Penyimpangan itu antara lain diperbolehkannya menyontreng tanpa menunjukkan Kartu Mahasiswa, padahal aturannya harus menunjukkan Karmas. Selain itu juga adanya pelanggaran atas asas Pemilu Luber dan Jurdil. Dalam satu bilik suara digunakan beramai-ramai aturannya satu pemilih satu bilik, sehingga kerahasiaan pemilih terjamin. Adanya penyimpangan-penyimpangan ini tidak disadari bahwa ini adalah pembodohan politik bagi mahasiswa. Mahasiswa seolah-olah hanya disuruh nyontreng, sesuai aturan atau tidak yang penting nyontreng, hanya agar memenuhi target terlaksananya demokrasi kampus namun mengabaikan outcome-nya. Panwaslu tidak begitu peka dengan penyimpangan ini, nyatanya ini luput dari pengawasan, belum ada tindakan nyata dari Panwaslu. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak boleh berlarut-larut, dari beberapa pelaksanaan Pemilu, permasalahan yang timbul sama saja, tidak adanya peningkatan kualitas pemilu. Kalau hanya politik seperti ini mahasiswa tidak butuh, pemborosan dana mahasiswa. Pendidikan politik yang demikian itu tidak dibutuhkan mahasiswa. Akan tetapi pendidikan politik yang berkualitas dan mendewasakan cara berpikir mahasiswa dalam berpolitiklah yang dibutuhkan mahasiswa. Untuk itu diperlukan keseriusan dari pemegang amanah untuk mengkonsep pendidikan politik mahasiswa yang berkualitas, tidak hanya politik asal-asalan, asal nyalon, asal terlaksana, selesai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar